KEBIJAKAN PUBLIK MELIHAT PRODUK HUKUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan publik terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia, serta implementasinya dalam konteks penegakan hukum. Dua permasalahan utama diidentifikasi: (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 UU PTPK yang menunjukkan aspek inti dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan (2) Bagaimana pandangan kebijakan publik terhadap UU PTPK dalam kerangka politik hukum Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 4 UU PTPK memiliki esensi sebagai upaya represif dan preventif dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Namun, dalam praktek penegakan hukum, implementasi Pasal 4 seringkali tidak sesuai dengan tujuannya, terjadi pelanggaran atau penafsiran yang salah, yang berdampak pada kesalahpahaman terhadap esensi Pasal 4 tersebut. Meskipun regulasi UU PTPK dianggap cukup baik dalam konteks produk hukum, penelitian ini menggarisbawahi perlunya kerja sama ekstra antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan yang mungkin muncul dalam implementasi UU PTPK. Dengan sinergi ini, negara dapat mengatasi tantangan korupsi dan menjaga kebersihan institusi dari kejahatan tersebut.