Jurnal Panah Hukum

PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA

Krismawati Harefa — 2025-01-04

Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang hanya mengancam pelaku kejahatan dengan kekerasan. Pidana mati merupakan tindak pidana yang merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak disiksa. hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak disiksa. kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diperbudak. dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati layak dilakukan pada tindak pidana tertentu, misalnya terorisme yang merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat seperti dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus./2022, terdakwa dipidana mati jika pelakunya bersalah. terbukti. melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan cara melakukan persetubuhan. dengan dua belas anak kecil. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder. Kemudian analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dari perspektif hak asasi manusia. Dari sudut pandang hak asasi manusia, hukuman ini layak untuk ditanggung dan ditanggung oleh terdakwa. Karena tindakan ini merupakan kejahatan yang tidak bermoral dan sangat serius. Namun peneliti menilai, hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa terkait penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak tepat. Penulis meyakini, sebagian besar yang disita merupakan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda. Sebagai lembaga yang hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, maka harta kekayaan Yayasan tidak dapat disita dan dilelang. Namun seluruh atau sebagian kegiatannya dihentikan sementara paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (5) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, peneliti berharap agar penegak hukum di Indonesia yang menangani kasus serupa dapat lebih teliti dalam menghukum perbuatan melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang.

ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn)

Haga Irama Gulo — 2025-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem yang mempelajari dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses melihat data yang telah dikumpulkan secara berkualitas tanpa menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar ganti rugi materil kepada penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut karena hakim tidak menjatuhkan hukuman bunga kerugian dari penggugat selama 2 tahun kepada Tergugat I dan Tergugat II. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana berupa pembayaran bunga atas uang penggugat, dimana Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat ketidakpatuhan. Jika suatu kewajiban telah dipenuhi, maka mulai menjadi wajib, jika debitur setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukan dalam batas waktu yang telah berlalu.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

Dedek Srikmulia Hati Ndruru — 2025-01-05

Child neglect, a heinous crime in which the perpetrator shamelessly relinquishes their duty towards an innocent child, refusing to nurture the life they brought into this world. Children who have been forsaken by their caretakers are bestowed with certain entitlements and shielded under the wing of the State. A unique and defining decision was made, labeled as number 141/Pid.Sus/2015/PN. Skt is a place where unfortunate incidents of child neglect unfold. Henceforth, the focal point of this study lies in unraveling and delving into the realm of legal safeguards designed to shield innocent children who are unfortunate victims of heinous acts synonymous with parental negligence. This study employs a unique blend of normative legal research methods, incorporating elements of statutory regulations, case analysis, comparative analysis, and analytical analysis. The collection of secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, offering a comprehensive exploration of the subject. The approach to data analysis employed is a descriptive qualitative method, where deductions are made to draw comprehensive conclusions. After delving into extensive research and engaging in fruitful conversations, one can confidently deduce that the safeguarding of children facing the appalling deeds of child neglect is unequivocally secured by Law Number 35 of 2014 pertaining to Child Protection. It is imperative to note that not only is the responsibility of vigilance entrusted upon the governing bodies but also upon society and families themselves, ensuring a collective effort in upholding the prevention of child neglect. This can be observed in the intricacies of Article 26 within the realm of Law Number 35 of 2014, an embodiment of Child Protection. Particularly, it is the government that assumes an immensely significant role and burden of responsibility, ensuring the watchful eye and tender care for those children who have sadly fallen through the cracks of neglect. A testament to this diligence lies within the corridors of Article 23, paragraph (2) of the aforementioned law, further amplifying the government's devoted commitment to safeguarding and nurturing these vulnerable souls. The writer puts forward a proposal for various organizations, such as the Social Service, Central Government, Regional Government, and Women's and Children's Service Institutions, to intensify their efforts in combating child neglect. They recommend that these entities implement outreach programs aimed at the community, specifically addressing issues pertaining to abandoned children.

KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT DESA SIOFABANUA

Yason Tanozisokhi Laia — 2025-01-05

The aim of this research is to find out the legal strength of the resolution of sexual intercourse outside of marriage which is resolved according to the customary law of Siofabanua Village. The type of research used is sociological or empirical legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is carried out together with the data collection process. Based on the results of research conducted, the legal strength of the resolution of sexual intercourse outside of marriage which is resolved according to the customary law of Siofabanua Village is that the settlement can be carried out with the applicable provisions if the parties, both the perpetrator and the victim, are willing to resolve the case amicably. In resolving cases of sexual intercourse according to the customary law of the Siofabanua village, it is carried out through joint deliberation (Orahua) through the parties carried out by traditional leaders, religious leaders, government figures (village officials) by conducting negotiations on the problems that occur. If it has been resolved by mutual agreement, in this case the perpetrator of sexual intercourse may be subject to sanctions in the form of five million rupiah and three pigs with the aim of preventing a disturbance from occurring.

PENERAPAN HUKUMAN PIDANA KEPADA WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA MEMILIKI IZIN DI ZEEI

Sadarni Waruwu — 2025-01-05

The application of punishment is the act of applying. Meanwhile, some experts are of the opinion that application is an act of putting into practice a theory, method, and other things to achieve certain goals and for an interest desired by a group or group that has been previously planned and arranged. Meanwhile, Austin explains that law is a regulation that is established to provide guidance to intelligent creatures by intelligent creatures who have authority over them. The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research can also be called doctrinal legal research. In this research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in book) or law is conceptualized as rules or norms which are a benchmark for society's behavior towards what is considered appropriate. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is a method of analyzing research data that produces descriptive data, namely a depiction of research subjects using a case approach, by reviewing decision number 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran. Based on the research findings and discussion in decision number 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran, it can be concluded that the perpetrator was proven to have committed a fisheries crime in ZEEI as in Article 93 paragraph (2) juncto, Article 27 paragraph (2) Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation determines that the defendant has been proven to have fulfilled the elements of a criminal act. However, the application of the punishment is not appropriate because they are only sentenced to a fine, even though the perpetrator must also be sentenced to prison because of the cumulative provisions where the perpetrator has fulfilled every element in the provisions of the article imposed. Based on these conclusions, it is recommended that the panel of judges apply penalties to foreign nationals who fish without having a permit in ZEEI in accordance with statutory provisions.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Monidar Buulolo — 2025-01-05

This research aims to determine the judge's considerations in handing down criminal decisions to perpetrators of criminal acts of abuse. The type of research used is normative legal research. One type of legal science known as normative law views the legal system as a system that uses and analyzes secondary data. Primary, secondary and tertiary data obtained from secondary legal texts are used in the data collection process. This research uses qualitative data analysis using descriptive methodology. Analyzing qualitative data involves examining well-gathered information without using numerical values. In this decision, it was determined that the defendant violated Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code based on the findings of the investigation. Based on the evidence, post-mortem, witness statements, the defendant's statement, and the panel of judges' beliefs, the judge sentenced the defendant to five (five) months in prison. However, the results of the researcher's research show that the court was wrong in concluding that the defendant's actions should be considered serious maltreatment based on Article 351 paragraph (2) because the criteria for serious maltreatment had been met based on the chronology of the case.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING

Yohanes Sarman Giawa — 2025-01-05

This research aims to determine legal protection for perpetrators of cyberbullying crimes. Normative legal research is the type of research used. One type of legal science known as normative law views the legal system as a system that uses and analyzes secondary data. Primary, secondary and tertiary data obtained from secondary legal texts are used in the data collection process. This research uses qualitative data analysis using descriptive methodology. Analyzing qualitative data involves examining well-gathered information without using numerical values. The findings of this study suggest that those who commit cyberbullying-related offenses may be eligible for legal protection. This is in accordance with Joint Decree Number 229 of 2021, 154 of 2021, and KB/2/VI/2021 of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia, as well as the Attorney General. National Police Chief regarding the implementation of special provisions in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Law Number 11 of 2008 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Transactions the same one. Based on this ruling, not all nudity or pornography is offensive.

ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS TANPA IZIN

Marni Susanti Laia — 2025-01-05

Minyak dan gas merupakan barang utama yang menggerakkan roda perekonomian, meski semuanya setara. Dengan asumsi kita mengacu pada hipotesis moneter ekonomi yang tidak terbatas, maka keamanan pasokan kebutuhan minyak dan gas yang mudah terbakar seharusnya dipenuhi melalui instrumen pasar. Namun kondisi ini tidak terjadi karena adanya kejahatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, salah satu tindak pidana yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yaitu studi putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. Pada putusan tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara kepada terdakwa pengangkutan Minyak dan Gas Bumi (studi putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa) kurang tepat, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan lima belas hari dibandingkan dalam dakwaannya diancam hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda empat puluh miliar rupiah sedangkan dalam penerapan penjatuhan tuntutan jaksa penuntut umum hukumannya lebih ringan yaitu dua bulan dan denda sebesar satu juta (Rp. 1.000.000,00). Penulis menyarankan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara haruslah mempertimbangkan kemanfaatan dan tujuam dari pemidanaan agar para pelaku pidana maupun masyarakat lain tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Undang-undang.

ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS TANPA IZIN

Marni Susanti Laia — 2025-01-05

Oil and gas are the main goods that drive the wheels of the economy, even though everything is equal. Assuming we refer to the unlimited economic monetary hypothesis, the security of supply of oil and combustible gas needs should be met through market instruments. However, this condition did not occur because of crimes related to oil and natural gas, one of the criminal acts that had been examined and tried by the Panel of Judges, namely the study of decision Number 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. This decision is based on the provisions of Article 53 letter b of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The type of research used is normative legal research with a statutory approach, case approach and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the sentence given by the Panel of Judges in deciding the case against the defendant for transporting Oil and Gas (decision study number 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa) was not appropriate, the defendant was sentenced to a criminal sentence imprisonment for one month and fifteen days compared to the indictment which carries a maximum prison sentence of four years and a fine of forty billion rupiah, whereas in implementing the prosecution of the public prosecutor the sentence is lighter, namely two months and a fine of one million (Rp. 1,000,000, 00). The author suggests that the Panel of Judges in deciding a case must consider the benefits and objectives of punishment so that criminal perpetrators and other members of the public do not repeat or commit acts that are violated by the law.

IMPLEMENTASI PENGATURAN PENGGUNAAN HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRES NIAS SELATAN

Berman Saro Sarumaha — 2025-01-05

Penggunaan Helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat suatu kecelakaan dalam berkendara dapat diminimalkan, serta melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan dalam berkendara. Masyarakat terkadang kurang memahami maanfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada petugas kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wiliyah Polres Nias Selatan (Studi Di Satlantas Polres Nias Selatan). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi Pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wiliyah Polres Nias Selatan masih belum berjalan dengan efektif, karena ada beberapa alasan berdasarkan penelitian yaitu pengendara sepeda motor tidak menggunkan helm saat berkedara karena jarak yang dituju dekat, terburu-buru, dan tidak ada polisi yang berjaga ditempat tertentu. Sedangkan dalam penegakan hukumnya Satlantas Polres Nias Selatan lakukan dua metode yaitu metode preventif dan metode represif. Penulis menyarankan hendaknya Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas untuk dapat menyampaikan informasi secara masif dan terstruktur terkait dengan kewajiban penggunaan helm SNI agar masyarakat dapat sadar dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan tentang kegunaan helm dalam berkendaraan.

KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SECARA ADAT KAWIN TERHALANG DI DESA HILIGITO ORAHILI FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN

Saohazisokhi Fau — 2025-01-05

Penyelesaian secara adat atas setiap perkara yang terjadi dimasyarakat masih tetap dianggap sebagai solusi terbaik oleh hampir semua orang yang ada di desa Orahili Fau karena penyelesaian secara adat lebih mengutamakan kesepakatan bersama sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul kekuatan hukum penyelesaian secara adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris yang bertujuan membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Hiligito Orahili Fau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer atau data yang masih mentah yang dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan pembahasan melalui hasil penelitian tentang Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau, disimpulkan bahwa Penyelesaian yang dilakukan adalah tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa dan sepanjang tidak melanggar aturan hukum yang ada memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berpendapat bahwa aturan adat yang sama dari beberapa Desa atau Õri sangat perlu untuk dimuat dalam suatu naskah agar penerapannya tetap sama. Hukum adat perlu disosialisasikan kepada pihak penegak hukum agar tidak melakukan proses hukum apabila sudah mencapai kesepakatan bersama dengan berdamainya kedua belah pihak sebagai penghormatan terhadap hukum kebiasaan masyarakat yang ada. Putusan Lembaga Adat perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan supaya memiliki kepastian hukum.

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN ANAK HAMIL

Sendrius Maduwu — 2025-01-05

Percabulan adalah tindak pidana menjalin hubungan intim dengan orang lain. Keputusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Ini adalah salah satu keputusan yang diambil hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang mengandung anak. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum ketiga dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif seperti pendekatan hukum hukum, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif dan pendekatan analitis. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan, dapat disimpulkan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/ bahwa anak tersebut dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kehamilan dengan cara melakukan hubungan seksual dengannya. anak laki-laki hal. Kami mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Bocah itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan. Hakim menggunakan pertimbangan hukum dan non hukum dalam mengambil keputusan. Dalam putusan ini, terdakwa mengandalkan teori pemidanaan yang dikenal dengan teleologi pidana. Hukuman ini tidak hanya untuk membayar kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kejahatan tersebut. Karena tingginya kasus kriminalitas yang melibatkan anak, maka orang tua perlu berbuat lebih banyak dalam mengawasi anaknya.

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBAWA ALAT BERAT MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2499 K/Pid.Sus-LH/2019)

Filipus A.P. Meiman Dakhi — 2025-01-05

The criminal act of clearing plantation land in a forest area is a crime that can damage the ecosystem and damage the order of other living creatures in the forest. Decision number 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 is one of the decisions where there was a case of carrying heavy equipment to carry out plantation activities in a forest area. Therefore, this research aims to determine and analyze the punishment of criminals who deliberately carry heavy equipment to carry out plantation activities in forest areas without permission. This research uses a type of normative legal research with the statutory regulatory approach, case approach, comparative approach, and analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The data analysis used is descriptive qualitative data analysis, by drawing conclusions deductively. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the Supreme Court decision Number 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 rejecting the perpetrator's cassation petition is correct and at the same time immediately has permanent legal force. So the criminal decision given to the perpetrator at the previous trial was considered valid, namely the Rengat District Court decision number 461/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt. This is because the perpetrator's actions carried out activities to clear land for oil palm plantations in the Keritang River-Gansal River Production Forest Area (HPT) using heavy equipment in the form of an excavator which was carried out by the perpetrator without a Forest Area Release permit from the authorized official, namely the Minister of Forestry, so that as a result of the perpetrator's actions can damage the ecosystem in the forest area, based on this, the perpetrator is sentenced to imprisonment for 3 (three) years and 8 (eight) months and a fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid then replaced with imprisonment for 2 (two) months. The author advises every corporation in the business sector to always carry out business by completing legal administration in accordance with applicable regulations.

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN ATAS PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2022/PN GST

Doretius Rintoasuandulo Zamili — 2025-01-05

Law is a collection of regulations that must be obeyed by everyone in society, with the threat of having to compensate for losses or receive punishment. Basically, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 1 paragraph (3), this means that all citizens and administrators must comply with the applicable legal rules. The concept of a rule of law can be idealized in that it must be the commander in chief in all the dynamics of state life. is law, not politics or economics. The research aims to find out how narcotics evidence is destroyed by the South Nias District Prosecutor's Office. The type of research used is sociological legal research. Sociological legal research is legal research in the form of empirical studies to discover the application and truth of law in society. The aim of sociological legal research is to find information about something that happened. The type of approach used is descriptive using initial data as a comparison. The data collection technique is library research. This research data analysis is a descriptive research specification, which means research that aims to describe research about something that is valid at a certain time. Based on the research findings and discussion in the research, the researcher can conclude that the South Nias District Prosecutor's Office carried out the destruction of narcotics evidence because it had permanent legal force based on the court's decision. From research findings, the South Nias District Prosecutor's Office destroys narcotics evidence twice a year. Meanwhile, according to statutory regulations in the implementation of the destruction of narcotics evidence, it must be destroyed no later than 7 (seven) days after a court decision is made which has permanent legal force. The policy taken by the South Nias District Prosecutor's Office in destroying narcotics evidence is contrary to the law which means that they should not wait for a large amount of confiscated evidence to be destroyed. The South Nias District Prosecutor's Office is not guided by the mandate of the law in carrying out the stages of the process of destroying confiscated objects.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN

Margaretha Noveb Fostina Bohalima — 2025-01-05

Dalam upaya menerapkan keadilan restoratif, Kejaksaan Nias Selatan telah memanggil kedua belah pihak terkait perkara yang sedang diperiksa, khususnya yang tercakup dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020. Hanya ancaman yang tidak lebih dari lima tahun yang dapat diatasi melalui restoratif. keadilan. Kejaksaan Nias Selatan menerapkan restorative justice terhadap penghentian penuntutan. Untuk mengetahui penerapan dan kebenaran hukum dalam masyarakat, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu kajian hukum yang berbentuk kajian empiris. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, yang meliputi penyusunan konsep penelitian, prosedur, hipotesis, kerja lapangan, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Hasilnya. Jika perdamaian diterima oleh kedua belah pihak, kantor kejaksaan akan memasukkan perdamaian tersebut dalam siaran berita dan memberitahu pengadilan tinggi tentang keberhasilan upaya perdamaian. Setelahnya, Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) akan mendapat laporan dari Kejaksaan Tinggi. Apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka penuntutan dapat diakhiri berdasarkan keadilan restoratif apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 5 tahun, dan jumlah kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak boleh melebihi Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus rupiah).

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA HUKUM ADAT

Erikson Zamili — 2025-01-05

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat. Data iyang digunakan idalam ipenelitian iini iyaitu idata iprimer. Data primer iadalah idata yang imasih imentah iatau idata iyang ibelum imelalui proses ipengolahan iyang diperoleh oleh penulis langsung dari ilapangan. Data primer itersebut dikumpulkan imelalui, observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal, sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Pemerintah Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh adat, BPD, tokoh masyrakat, pihak korban dan pihak pelaku dengan penyelesaian secara mediasi dan pelaku bersedia membayar biaya pengobatan korban dan menerima sanksi hukum adat sesuai hasil kesepakatan. Penulis menyarankan dalam sebuah aturan di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan agar dibukukan karena ketentuan hukum adat bisa saja kedepan, ketentuan hukum adatnya dapat berubah.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Eduar Edimar Giawa — 2025-01-05

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyidangkan kasus pembunuhan yang diwakili dengan Putusan Nomor 52/Pid.B/2013/PTR. Berdasarkan Pasal 340 KUHP Jo, pelaku didakwa melakukan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Potensi ancaman pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) I KUHP adalah lima belas (15) tahun penjara. Teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam metodologi pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam kajian hukum normatif semacam ini. Seluruh data sekunder diperiksa dalam bentuk deskriptif sebagai bagian dari analisis data kualitatif. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyidangkan kasus pembunuhan yang diwakili dengan Putusan Nomor 52/Pid.B/2013/PTR. Berdasarkan Pasal 340 KUHP Jo, pelaku didakwa melakukan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Potensi ancaman pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) I KUHP adalah lima belas (15) tahun penjara. Teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam metodologi pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam kajian hukum normatif semacam ini. Seluruh data sekunder diperiksa dalam bentuk deskriptif sebagai bagian dari analisis data kualitatif. Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman sepuluh (10) tahun penjara karena melakukan pembunuhan bersama karena majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan pembunuhan berencana. Penulis menawarkan saran bagaimana hakim bisa lebih konsisten dalam menjatuhkan hukuman kepada pelanggar sesuai dengan perilakunya.

KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT

Juniyus Harita — 2025-01-05

Kemajuan hukum merupakan suatu sistem yang diciptakan manusia untuk mengendalikan tingkah laku manusia, dan hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan serangkaian kekuasaan hukum. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan dihadapan hukum, sehingga hukum itu memuat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan tertulis seperti undang-undang, atau ketentuan-ketentuan tidak tertulis yaitu undang-undang yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan tidak dipakai sekaligus bagi masyarakat seperti hukum adat. Atau kebiasaan. Pembangunan hukum hukum nasional harus berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang sudah ada, sehingga hukum nasional Indonesia harus melayani kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Pembagian Harta Warisan Adat (Studi di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologi merupakan penelitian hukum yang berupa kajian empiris untuk mencari penerapan dan kebenaran hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mencari informasi tentang sesuatu yang terjadi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data awal sebagai pembanding. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi serta studi dokumen. Analisis data penelitian ini adalah spesifikasi Penelitian deskriptif artinya penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan penelitian tentang sesuatu yang ada di desa dan pada waktu tertentu. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, mengenai kedudukan hak waris anak perempuan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat, tidak mendapat bagian harta waris karena hukum adat di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan menganut paham patrilineal. Sistem pewarisan yang ahli Warisan ahli waris hanya berdasarkan garis keturunan laki-laki, kecuali dalam satu keluarga ahli waris tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan.

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Agusman Gulo — 2025-01-05

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic. These drugs have the potential to reduce or change consciousness, eliminate the sense of taste, relieve or eliminate pain, and can cause depencence. Narcotics abuse can increase crime rates and also increase poverty. Based on this background, researchers are interested in examining the criminal juridical analysis of minimum threats against perpetrators of narcotics crimes (study decision number 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). The aim of the research is to determine and analyze criminal sentences with minimal threats to perpetrators of narcotics crimes (Decision Study 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). The type of research used is normative legal research. Normative legal research is legal research that examines literature studies, using a statutory regulation approach, case approach and analytical approach. The data collection technique used is secondary data obtained through primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on research findings and discussion, it can be concluded that imposing a sentence below the minimum threat for perpetrators of narcotics crimes (study decision number 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky) is unfair, where the judge sentenced him to 1 year in prison. The punishment imposed on the perpetrator is very inappropriate where in article 112 paragraph (1) of law number 35 of 2009 concerning narcotics it is stated that anyone without the right to own, store, control or provide class 1 narcotics will be punished with imprisonment. imprisonment for a minimum of 4 (four) years, a maximum of 12 (twelve) years. The author suggests that the panel of judges stick to the applicable legal provisions, so that it can provide a deterrent effect for the perpetrators themselves.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Arni Lase — 2025-01-05

Narcotics crimes are offenses involving the use of substances or drugs that can cause dependence, whether derived from plants or non-plants. An acquittal can occur if the defendant is truly not proven guilty according to legal facts as charged by the public prosecutor. Decision Number 459 K/Pid.Sus/2017 is one of the decisions where the defendant was acquitted by the judge. Therefore, this research aims to determine and analyze the judge's considerations in handing down acquittal decisions for narcotics crimes. This research uses a type of normative legal research with a statutory regulation approach, case approach, analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the consideration of the panel of judges in handing down decision number 459 K/Pid.Sus/2017 is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and the charges brought by the public prosecutor, namely Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics that Legal facts have been found revealed in the trial which state that the defendant is not guilty. However, on the other hand, the author also believes that the judge did not really investigate the origins of the narcotics presented by the public prosecutor at the trial, which would be especially true if, as is known, the defendant was not proven to possess the narcotics. The author suggests that so that the Panel of Judges does not hand down an acquittal, the public prosecutor must be more careful, detailed, comprehensive and careful in preparing the indictment and demands.