PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGAKIBATKAN BAHAYA MAUT KEPADA ORANG LAIN

(Studi Putusan Nomor 452/ Pid.B/2022/PN. Rap)

Abstract

Kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku pada warga. Hakikatnya, suatu perbuatan yg melanggar aturan pidana atau undang-undang yang berlaku pada suatu masyarakat ialah suatu perbuatan yg sangat merugikan masyarakat yg bersangkutan. salah  satu tindak pidana kejahatan yg sudah diperiksa dan  diadili oleh Pengadilan Negeri Rantauparapat yakni putusan nomor  452/Pid.B/2022/PN.Rap. di putusan tadi majelis hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku menggunakan pidana penjara selama 6 tahun sebab diyakini secarah legal bahwa pelaku melanggar Pasal 187 ayat (dua) kitab undang-undang hukum pidana.  Jenis penelitian yg dipergunakan ialah penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan masalah serta pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan memakai data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yg berasal bahan aturan utama, bahan sekunder dan  bahan tersier. Analisis data yang digunakan artinya kualitatif  yg bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode dedukatif. Sesuai temuan penelitian serta pembahasan, maka bisa disimpulkan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan menyebabkan bahaya maut pada orang lain di putusan  (studi putusan nomor  452/Pid.B/2022/PN.Rap.) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan yang tidak tepat, karena bardasarkan fakta dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana yang hanya mendatangkan bahaya bagi orang lain namun perbuatan terdakwa telah mengakibatkan seorang mati. sebagai akibatnya perbuatan terdakwa lebih tepat diatur pada Pasal 187 ayat (3) KUHP dengan pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Penulis menyarankan supaya hakim serta Jaksa Penuntut umum   wajib  lebih teliti dan  memperhatikan setiap tindakan mana yg telah dilanggar pelaku tidak pidana supaya pada memidanakan pelaku sinkron menggunakan perbuatannya.