PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn)

Abstract

Tindak Pidana Narkotika suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir, serta kejahatan trans nasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas Negara yang terus menerus semakin marak digunakan dikalangan masyarakat khususnya dikalangan anak muda. Salah satu penjatuhan pemidanaan dibawah ancaman minimum pada tindak pidana narkotika yang pernah diperiksa dan diadili oleh pengadilan Negeri Sukadana Provinsi Lampung yaitu Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. pada putusan tersebut pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah). Karena melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekekatan analitis. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang di peroleh melalui bahan pustaka yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif ysng bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, bahwa pertimbangan secara yuridis dan secara non yuridis sudah memenuhi dimana pelaku memenuhi unsur dalam melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum yang dapat memberikan dampak yang kurang baik dimata masyarakat tentang sebuah keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Penulis menyarangkan kepada pihak penegak hukum khususnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkotika dan putusan hakim harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga tujuan daripada hukum itu sendiri dapat tercapai.